Kebijakan, anggaran, dan pengawasan legislatif terhadap pengelolaan pajak daerah (policy/oversight level).
1Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap kinerja penerimaan pajak daerah dan tingkat kemandirian fiskal Provinsi Jambi selama ini?
2Sejauh mana dukungan regulasi daerah (Perda PDRD) dan keselarasannya dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD?
3Bagaimana proses dan dasar penetapan target penerimaan pajak daerah dalam pembahasan APBD — berbasis pertumbuhan historis atau potensi riil?
1Bagaimana fungsi pengawasan DPRD terhadap realisasi penerimaan dan potensi kebocoran pajak daerah?
2Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap dampak implementasi opsen (UU HKPD) terhadap postur dan kemandirian fiskal Provinsi Jambi?
3Sejauh mana komitmen dukungan anggaran untuk digitalisasi sistem dan penguatan kelembagaan BPKPD?
1Prioritas kebijakan apa yang DPRD dorong untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah dalam lima tahun ke depan?
2Apa harapan Bapak/Ibu terhadap sinergi eksekutif–legislatif dalam meningkatkan PAD dan kemandirian fiskal daerah?
Saya bersedia menjadi Narasumber informasi dalam wawancara ini secara sukarela. Informasi yang saya berikan digunakan semata-mata untuk kepentingan akademis dan kerahasiaannya dijaga oleh peneliti.